Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yakin warga siap hadapi PPKM diperketat. Dukungan dan kedisiplinan masyarakat jadi kunci utama.
.png)
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada perekonomian, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Kota Semarang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki populasi sekitar 1,7 juta jiwa, dengan 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Saat ini, perekonomian Semarang lebih bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Namun, pandemi telah memaksa pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dengan berbagai pembatasan.
Sejak April 2020, Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) untuk menangani penyebaran Covid-19. Awalnya, PKM membatasi jam operasional usaha, seperti warung makan, yang hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50%. Seiring waktu, kebijakan ini disesuaikan, mulai dari PKM kedua yang memperbolehkan jam operasional hingga pukul 21.00 WIB, hingga PKM ketiga yang memperpanjangnya hingga pukul 22.00 WIB.
Setelah libur Lebaran 2021, Indonesia mengalami puncak kasus Covid-19, dan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Semarang sempat masuk dalam PPKM Darurat Level 4, kemudian turun ke Level 3 pada 17 Agustus, Level 2 pada 31 Agustus, dan akhirnya Level 1 pada 19 Oktober 2021.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, dibentuk juga program seperti Kampung Siaga Candi Hebat, Pesantren Siap Siaga, dan Gerakan Remaja Penanganan Covid-19. Program ini melibatkan anak muda dalam kegiatan vaksinasi, bakti sosial, dan urban farming.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Semarang terus menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Selain itu, dibangun juga tempat isolasi terpusat, seperti di rumah dinas wali kota (200 kamar), gedung Diklat (100 kamar), dan asrama haji. Bahkan, tenda karantina bantuan dari Ibu Megawati juga dimanfaatkan untuk menambah kapasitas isolasi.
Untuk mendukung perekonomian di tengah pandemi, Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran APBD untuk program-program seperti pembelian masker dari industri rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk membantu UMKM dan menjaga roda perekonomian tetap berjalan.
Wali Kota Hendrar Prihadi yakin bahwa warga Semarang siap menghadapi pembatasan yang lebih ketat jika diperlukan. Menurutnya, kunci keberhasilan penanganan pandemi adalah gotong royong dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Dengan semangat bersama, Semarang diharapkan dapat melewati masa sulit ini dan kembali bangkit.
Credit :
Penulis : Dzaki Syafian
.png)
Komentar